Beberapa pejabat dari Departemen Koordinator Politik, Hukum, serta Keamanan beserta petinggi dari departemen/ lembaga terpaut yang lain menjajaki kerja sama memberantas aplikasi serta jaringan judi dan penipuan daring dengan Pemerintah Kamboja.
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, serta Afrika Kemenko Polhukam Nur Rokhmah Anugerah mengetuai lawatan delegasi Pemerintah Indonesia ke Kamboja sepanjang 5 hari semenjak Selasa( 11/ 6) hingga Sabtu( 15/ 6) serta berjumpa dengan sebagian pejabat kunci dari Departemen Ketenagakerjaan serta Pembelajaran Vokasi( MLVT), Komite Nasional buat Anti- Perdagangan Orang( NCCT), Departemen Dalam Negara( MOI), serta Kepolisian Nasional Kamboja.
Dalam pertemuan itu, Nur Rokhmah kepada para pejabat besar Kamboja mengantarkan 2 negeri sepanjang ini sudah menjalakan kerja sama baik dalam menanggulangi beberapa permasalahan tindak pidana perdagangan orang( TPPO), paling utama yang menjerat masyarakat negeri Indonesia di Kamboja.
” Kerja sama ini butuh terus ditingkatkan, utamanya dalam aspek pemberian proteksi kepada WNI yang bekerja serta terletak di Kamboja,” kata Nur Rokhmah sebagaimana dilansir dari siaran formal Kemenko Polhukam yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu
Dalam pertemuan dengan sebagian pejabat Kamboja itu, delegasi Indonesia pula menawarkan kerja sama pelatihan kenaikan kompetensi( capacity building) kepada Kepolisian serta Komite Nasional Anti- Perdagangan Orang Kamboja.
Pelatihan itu rencananya diberikan oleh Indonesia buat Kamboja pada akhir September 2024. Sebagian modul yang bakal diberikan dalam pelatihan itu mencakup aplikasi identifikasi kasus- kasus TPPO, setelah itu deteksi permasalahan, investigasi, hingga prosedur buat melindungi korban TPPO.
Nur menyebut Pemerintah Kamboja menyongsong baik tawaran tersebut.
Tidak cuma berjumpa dengan para pejabat setempat, delegasi Indonesia pula berkunjung ke Provinsi Preah Sihanouk yang pula terkenal dengan nama Sihanoukville.
Di tempat itu, delegasi Indonesia berdialog dengan masyarakat negeri Indonesia yang berwirausaha di Kamboja, sekalian memandang langsung kehidupan WNI di negeri itu.
Nur Rokhmah beserta anggota delegasi pula meninjau langsung sarana pelayanan serta pelindungan buat WNI di KBRI Phnom Penh.
Pejabat departemen/ lembaga yang lain yang tergabung dalam delegasi itu, antara lain Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Penindakan Kejahatan Transnasional serta Kejahatan Luar Biasa Kemenko Polhukam RI Kolonel Laut( P) Lukas Idaman, Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Asia serta Pasifik Kemenko Polhukam RI Kombes Pol. Benny Maringan Saragih, Analis Kebijakan Pakar Awal Regina Puspa Rani, dan perwakilan dari Departemen Luar Negara, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum serta HAM, Departemen Ketenagakerjaan RI, serta Divisi Ikatan Internasional Polri.
Kemenko Polhukam mendengarkan terdapatnya lonjakan permasalahan WNI yang terjerat judi serta penipuan daring jaringan Kamboja, ialah dari 15 permasalahan pada 2020 jadi 1. 386 permasalahan pada 2023.
Dari 1. 386 permasalahan itu, sebanyak 544 permasalahan di antara lain ialah permasalahan judi online serta 842 permasalahan terpaut penipuan daring.